Selasa, 15 September 2009 [ 19.04 Wib ]

Tomy Soeharto Ketua Umum DPP Golkar? -Bagian I-

Haqqul yaqin, sudah pas banget. Ikhwalnya, pers memuat kesiapan Tomy Soeharto untuk jadi Ketum DPP Golkar. Dahsyat, tapi tak mudah. Tommy terganjal AD/ART, bersebab ia belum kunjung memangku ketua DPD maupun DPP. Namun, sepanjang mayoritas kongres menghendaki Tommy jadi calon, requirements AD/ART tadi bisa dilampaui di Tatib Munas. So, hipotesa harus dijawab: mengapa mayoritas harus memilih Tommy Soeharto? Contoh shortcuter, antara lain, saudaraku Sutrisno Bachir, Ketum DPP PAN kini. Tahun 2006, Bachir direferensi Amien Rais. Ia berhasil mengungguli score Fuad Bawazier di Kongres II PAN Semarang, di mana saya terpilih jadi Formatur. Kalah, lalu keluar dari PAN, tahun 2008, Fuad bikin Partai Hanura (bahasa arabnya Hati Nurani = Fuad. Nurani di situ bukan Qolbu, sic). Walhasil, Partai Hanura = Partai Fuad Bawazier, he, he, he. Hadi Utomo, Ketum DPP Partai Demokrat, juga shortcuter. Banyak lagi. Secara literer, metode demikian, berasal dari diskursus “Organisasi Kader” pada “Manajemen Kader” dalam rangka soliditas manajemen: senioritas, ideologisasi, kesinambungan goal, sakralitas peraturan, hukum, disiplin, dan doktrin, berbasis dua ilmu: (i) analisis Ilmu Organisasi, dan (ii) analisis Ilmu Manajemen. Mari kita memutar sedikit untuk menjelaskan relasi primitif Organisasi Kader, yang kedaluarsa untuk Orde Reformasi. Paradigma tadi, ternyata benar di suatu masa, pasnya hingga 1994. Dan, keliru di masa lain -- mulai kehilangan validitas ketika 1993, teknik Reengineering Management (RM) muncul dan berkembang menjadi mazhab mondial baru tentang organisasi bisnis dan publik, serta manajemen bisnis dan publik. RM mengorbit spektakuler, seolah nebeng trend hilir demokratisasi (Glassnot) dan keterbukaaan (Preistroika) Timur ketika negara sosialis bubar, dan rame-rame pindah ke kapitalis. Sekaligus mensubsitusi semangat Barat via APEC 1994 yang mengubah badan bisnis PBB, Uruguai Round menjadi WTO untuk membungkas pakta free trade, AFTA dan NAFTA sebagai demokrasi baru ekonomi ala Neo Classic III. Jadi, mulai 1995, bumi sudah berada di bawah titah rezim tunggal ekonomi pasar, mengenalkan sosok Demokrasi Kapitalisme Neo Classic III yang sama sekali lain: liberalisme reborn! The Neo! Di Indonesia, nama lain Neo Classsic III diderma pula oleh Amien Rais. Yaitu: “Neolib”, dikemukakannya pada awal pilpres di televisi, seraya menunjuk Cawapres Budiono sebagai biangnya. Yakin? He, he, he. Ciri Neo Classic, baik jilid I, II, dan III, adalah pengurangan peran negara dalam ekonomi, termasuk rezim Moneteris yang dianut dunia kini. Jika mau menambah peran negara, ya, harus kembali ke Keynesian. Hanya itu toh, opsi yang tersedia di atas bumi? Lebih menawan, sejak 1994 Komunis mati, Sistem Perencanaan Ekonomi Terpusat Sosialis bangkrut, lalu negara-negara Uni Soviet rame-rame mendaftar jadi anggota mazhab Kapitalis Neo Classic yang sama, termasuk RRC. Nah, kalau Antum tak puas, bikin teori sendiri sajalah. Syaratnya ready use, punya jamaah homo ekonomikus minimal 2/3 bumi, plus sejarah akademi Aksiologinya. Jika tidak, teorema “bikin sendiri” itu beresiko tak link and macth dengan sistem global. Apa jadinya NKRI? Apa masih bernama negara kalau sendirian? He, he, ha, ha, hi, hi. Andai Keynesian I tak bangkrut oleh Resesi Dunia 1983, penerbitan M1 (JUB) dijamin dengan emas bantalan di Bank Sentral, niscaya juga Glassnot dan Preistroika dari pikiran Moneteris itu, juga nihil. Sebab, legitimasi Keynesian atas peran negara yang membuat peran negara terus kukuh, sebaliknya peran masyarakat sipil marginal, dan demokrasi tumbuh di ranah as-if alias yahannu alias pura-pura. Niscaya juga oligopoli pasar dan proteksionisme dunia tak hancur, andai peran negara tak diharamkan oleh Neo Classic, yang di penghujung 1985, umumnya negara Keynesian tadi sudah menjelma fasis non-militer (negara membebaskan sipil berbisnis tapi di bawah pengawasan ketat negara). Sejumlah pakar, menempatkan kebangkitan Neo Classic III itu pendorong demokratisasi dunia, akibat logis teknik perspektif Moneteris yang menggantikan Keynesian I, awalnya dipicu krisis fiskal Resesi Dunia 1983, tanpa menyebut demokrasi, di Indonesia ditandai liberalisasi perbankan, pembukaan pasar bursa, go public, divestasi, privatisasi, masih ala Keynesian II campur Neo Classic III. RM, adalah produk Neo Classic III, telah melapukkan metode Keynesian II, menandai berlangsungnya revolusi perspektif Ilmu Manajemen dan Ilmu Organisasi, metode “turun mesin” dari hilir ke/hingga hulu. RM juga menunjukkan bahwa diskursus tentang Organisasi Kader, dan Managemen Kader merupakan masa lalu yang telah dipakai ketika dunia, baru sampai pada tahapan mampu berdemokrasi pura-pura, masa paradigma Keynesian II belum gulung tikar. Demokratisasi yang dibawa serta Neo Classic III di ranah politik Indonesia via reformasi, faktanya telah melenyapkan prototipe Organisasi Kader dan Manajemen Kader dari zaman Keynesian II. Tengok saja di ranah publik, sejak reformasi, siapa pun bisa menjadi apa saja, sejak wali kota hingga presiden tanpa harus lewat jenjang kader dan pengkaderan. Syaratnya cuma satu: menggunakan demokrasi prosedural! Tentu saja, bicara metodologi, Neo Classic III, merupakan sejumlah revisi, kumpulan data empiris Keynesian, Neo Classic, lainnya, bahkan argu dari Ekonomi Perencanaan Terpusat Sosialis yang diaktualisasi. Oleh: Djoko Edhi S Abdurrahman, Ketua Indonesia Tax Watch, Sekjen Trips Watch, Direktur Penelitian JMC Research, politisi PPP

[ kembali ]